“MENGHITUNG NILAI DEMOKRASI”

                                                                                 “MENGHITUNG NILAI DEMOKRASI”

Kini pemerintah harus hati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang berepengaruh kepada rakyatnya atau bayang – bayang penggulingan kekuasaan akan terus menghantui kekuasaan pihak pemerintah, kekuatan dan kekuasaan rakyat terlihat jelas dalam sistem ideologi  Demokrasi dimana setiap kebijakan akan terus dikawal oleh rakyat dan mahasiswa sebagai kaum intelektual bangsa yang berada pada garda terdepan demokrasi, sejak wacana kenaikan BBM dikeluarkan maka terjadi perang opini ditingkat maasyarakat, tingkat elit politik dan bahkan terjadi bentrokan antara mahasiswa dan aparat kepolisian dibeberapa wilayah nusantara..
Alasan pemerintah yang ingin memaksakan untuk menaikkan harga BBM disebabkan karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi harga minyak internasional dan berdampak pada harga minyak dalam negeri, posisi APBN 2012 per Februari telah mengalami defisit. Hal ini terkait realisasi belanja yang lebih cepat dibandingkan tahun lalu. Kemampuan pemerintah untuk menopang subsidi BBM selama tahun 2011 lalu dimungkinkan oleh tersedianya dana cadangan, termasuk yang berasal dari sisa anggaran yang tidak dibelanjakan, yang ditaksir mencapai Rp 200 triliun.. Opsi kenaikan akhirnya dipilih sebab dianggap lebih mudah diterapkan ketimbang pembatasan penggunaan BBM. Posisi APBN dinilai kritis untuk mensubsidi BBM didalam negeri ditengah tingginya harga minyak dunia yang diakibatkan oleh gejolak politik internasional yang diakibatkan oleh hubungan antara Amerika dan Iran yang semakin memanas.
Alasan kedua pemerintah adalah subsidi BBM yang selama ini pemerintah berikan dianggap  tidak tepat sasaran karena penikmat terbesar subsidi BBM yang diberikan negara adalah 20% masyarakat terkaya dan hanya 5,15% subsidi BBM dapat dinikmati masyarakat termiskin. Pemerintah menyimpulkan bahwa kebijakan ini tidak tepat sasaran sehingga perlu ada strategi baru dalam menghadapi masalah tersebut yaitu menaikkan harga BBM.
Setelah pemerintah mengumumkan wacana ini maka muncullah berbagai masalah yang terjadi. Pihak yang kontra terhadap kebijakan ini menganggap bahwa alasan pemerintah untuk menaikkan BBM disebabkan karena kegagalan dan ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur Negara. Indonesia yang mempunyai sumber daya minyak dan gas yang melimpah tidak dapat sepenuhnya dinikmati oleh rakyat indonesia sendiri dan harus terpengaruh pada harga minyak dunia. Pemerintah tidak dapat mandiri dan terkesan mengabaikan penderitaan rakyat dengan menaikkan  harga BBM, kenaikan harga BBM otomatis akan mempengaruhi harga bahan pokok dipasaran sedangkan daya beli masyarakat masih rendah yang tentunya tidak adil dan menyusahkan rakyat. Hal ini dapat kita lihat dipasar rakyat, BBM belum dinaikkan tapi harga bahan pokok sudah melonjak naik duluan.
Elit politik yang berada di DPR/MPR pun tidak satu suara dalam menolak kenaikan BBM, terlepas dari masing masing kepentingan partai yang ternyata lebih mempengaruhi mereka daripada kepentingan dalam mewakili aspirasi rakyat, akhirnya apa yang terjadi adalah manuver partai – partai politik yang ada di DPR/MPR yang menyesatkan rakyat, maka lahirlah Pasal 7 Ayat 6a yang seakan –akan telah menyelamatkan rakyat dari naiknya BBM yang pada hakikatnya bukanlah pembatalan kenaikan harga tapi merupakan penundaan semata untuk sejenak meredakan keadaan yang telah bergejolak, layaknya bom waktu yang suatu saat nanti pasti akan meledak, hal itu tentunya tidak akan bertahan lama jika dalam jangka waktu 6 bulan berturut-turut kedepan kenaikan minyak dunia masih tetap terus melonjak maka harga BBM otomatis akan langsung dinaikkan.
Penolakan kenaikan BBM ternyata juga dilakukan oleh sebagian pejabat (Bupati) daerah , telah kita saksikan di TV atau media cetak  Wakil Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Wali Kota Probolinggo HM Buchori, Bupati Bangkalan Jawa Timur Fuad Amin Imron, dan tidak mau ketinggalan Bupati Ponorogo Amin dan Wakil Bupatinya Yuni Widyaningsih bergabung  bahkan ada diantara mereka yang memimpin langsung aksi penolakan kenaikan BBM,  hal ini adalah fenomena yang cukup membuat pemerintah pusat menjadi galau karena pejabatnya yang ada didaerah dianggap membangkang terhadap kebijakan yang akan diambil oleh Presiden, dimana yang seharusnya mereka ikut mendukung kebijakan pemerintah. Takut akan diikuti oleh pejabat lainnya maka Menteri Dalam Negeri Indonesia mengeluarkan teguran terhadap para pejabat daerah tersebut yang mana pemerintah beralasan hal itu sebagai sanksi administrative pejabat pemerintahan. Semoga niat para pejabat tersebut memang tulus dalam mengaspirasikan suara rakyat mengingat bahwa mereka turun aksi kelapangan dengan menggunakan salah satu atribut partai oposisi PDI Perjuangan yang pernah memerintah di pemerintahan sebelumnya. Ironisnya, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika partai PDI berkuasa BBM juga pernah naik sampai 3 kali dalam pemerintahan Megawati yang kita tidak inginkan adalah pemanfaatan moment itu untuk pencitraan partai menuju pemilu selanjutnya, bukankah partai mereka mempunyai hak suara di DPR/MPR untuk menentukan kebijakan tersebut sehingga saya berpikir perjuangan mereka akan lebih efektif jika disalurkan pada jalur yang lebih menentukan dan bukannya aksi jalanan, tapi itulah politik.Lain Politikus lain pula Mahasiswa, aksi penolakan mahasiswa adalah aksi yang paling real memperjuangkan batalnya kenaikan BBM. Sebagai kaum yang paling peka dan menyatu dengan  rakyat maka turun kejalan adalah sebuah ritual sakral demokrasi yang harus dilakukan sebagai cara  ampuh menggemakan jeritan rakyat yang bahkan tak akan segan-segan menggulingkan  pemerintahan  sebagai tumbal kekecewaan  layaknya yang terjadi pada rezim Soeharto. Aksi para mahasiswa yang berjuang menentang pemerintah seringkali berakibat bentrok dengan aparat sehingga mengakibatkan kerugian kedua belah pihak, tanpa kita sadari bahwa mahasiswa dan aparat dengan sikap represifnya yang berlebihan menjadi korban konflik yang riil  terjadi dilapangan dan diakibatkan oleh sebuah kebijakan pemerintah pusat. Akhirnya masyarakat yang melihat menjadi bingung sendiri dengan fenomena yang terjadi. Malah yang terekam dalam pikiran mereka  adalah bentrokan, kekerasan, kebrutalan dan vandalisme  dalam demonstrasi. Hal ini tentunya mengaburkan masalah, nilai dan tujuan  sebenarnya yang ingin diperjuangkan mahasiswa, hal tersebut  seakan-akan jalan beriringan dengan konsep Demokrasi yang kurang lebih 15 tahun telah berjalan semenjak jatuhnya rezim Orde Baru. Maka jangan pernah tertawa atau heran jika sebagian masyarakat kembali merindukan sosok Pak Harto  dan Era Orde Baru.


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s